Isu Barter Perkara Kasus Century, PD Sebut ICW Berkhayal

Partai Demokrat (PD) menilai pernyataan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebut ada barter 7 perkara dengan skandal Century tanpa dasar. PD menyebut ICW berkhayal.

"Saya kira ICW dan orang yang menghembuskan isu itu berkhayal," ujar Sekjen DPP PD Amir Syamsuddin kepada detikcom, Senin (8/3/2010).

Menurut Amir, ICW seharusnya melontarkan pernyataan berdasar fakta bukan opini semata. Jika ada tokoh yang mengamini apa yang disampaikan ICW, menurut Amir, sedang berharap ada barter tersebut.

"Mereka berharap barter itu terjadi," papar Amir.

Amir mengajak semua pihak untuk berhenti menghembuskan isu tidak penting. Masyarakat, menurut Amir, menantikan penuntasan skandal Century yang ditindaklanjuti penegak hukum. "Jangan mencampuri apa yang ditangani aparat penegak hukum," tutup Amir.

Sebelumnya diberitakan, ICW mencium adanya kecenderungan menghentikan kasus Century dengan cara 'barter' perkara. ICW menuding tujuh kasus yang juga melanda fraksi dan anggota Pansus Angket Century bisa menyebabkan rekomendasi Pansus menjadi tawar.

Tujuh kasus ini yakni masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugaaan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut dengan Ketua Pansus IM, kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yg menyeret nama ZEM dimana PPATK menemukan adanya 137 transver valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator pantia angket MIS, kasus pembunuhan HAM Munir yang melibatkan Partai Gerindra, dan ada pula kasus HAM Timtim yang terkait dengan Ketua Umum Hanura.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi justru percaya dengan apa yang disampaikan ICW. Yuddy menyebut ada lima parpol yang sedang ditekan oleh pemerintah terkait masalah hukum yang dialami beberapa tokoh central partai tersebut. Sedang Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, partainya tetap konsisten. Sementara Ketua DPP PG Ade Komarudin menjamin tidak ada barter kasus.

Sementara itu sumber detikcom di DPR menjelaskan bahwa kelima parpol tersebut adalah Golkar, PDIP, PPP, PKS, dan Gerindra. Golkar dijanjikan 'keamanan' bagi pimpinan fraksinya di DPR, PDIP sejumlah anggota DPR yang mulai dilirik KPK, mantan menteri dari PPP yang juga sedang ditangani KPK, dan masalah L/C bodong dari PKS. "Bos Gerindra ada yang bermasalah," jelas sumber tersebut.